Wakil Presiden RI Kunker Ke Pondok Pesantren Muqimus Sunnah

PALEMBANG – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan opsi alternatif jika Pondok Pesantren Al Zaytun nantinya tak dibubarkan, melainkan akan dibina dengan baik oleh pemerintah.

“Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan, tapi dibangun, dibina dengan baik,” kata Ma’ruf saat kunker ke Ponpes Muqimus Sunnah, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, Jumat (7/7/2023).

Ma’ruf menyadari banyak masyarakat menuntut pemerintah membubarkan dan menutup Pesantren Al Zaytun usai kontroversi yang ditimbulkan belakangan ini. Namun, ia mengatakan ada pertimbangan jika pesantren ini memiliki santri yang cukup banyak.

Karenanya, ia menilai pesantren Al Zaytun perlu untuk dibina supaya diluruskan baik akidah dan pemahamannya.

“Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga ke dalam sistem kita berbangsa bernegara,” tambahnya.

Ma’ruf lantas mempercayakan polemik soal Al Zaytun ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelesaikannya.

“Dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa tentang pesantrennya kira-kira seperti itu,” tandasnya.

Dalam kegiatan Kunjungan di Kampus Ponpes Muqimussunah di Kabupaten Banyuasin Wapres RI KH Ma’ruf Amin Didampingi Gubernur Sumsel H. Herman Deru, S.H., M.M beserta Ibu; Pangdam II/Swj diwakili Kasdam II/Swj Brigjen TNI Ruslan Effendy, S.I.P. beserta Ibu Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., beserta Ibu Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Naudi Nurdika S.I.P., M.Si., M.Tr. (Han).Karoops Polda Sumsel Brigjen Pol. Drs. Kamaruddin, M.Si Danlanud SMH Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo, M.M.,O.A.S. beserta Ibu Danlanal Palembang, Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, beserta Ibu; Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Azmil Umur; Asops Kasdam II/Swj, Kolonel Inf Mochamad Mahbub Junaedi, S.Sos.; Kabinda Sumsel Brigjen TNI Armansyah, S.H.; Asisten I Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Candra, M.H. pimpinan Ponpes Muqimus Sunnah Dr. Hj. Izzah Zen Syukri, M.Pd. para kiyai ponpes Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol. M. Pratama Adhyasastra, S.H., S.I.K., M.H. Dirpamobvit Polda Sumsel Kombes Pol. Mirzal Alwi, S.I.K.Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H Kasatpol PP Provinsi Sumsel H. Aris Saputra, S.Sos.; Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safii, S.I.K., M.Si.para santri Ponpes Muqimus Sunnah Kab. Banyuasin Provinsi Sumsel Personel pengamanan dari TNI-Polri; dan Awak media turut hadir mendampingi Wakil Presiden RI Prof. Dr. ( H.C.) K.H. Ma’ruf Amin Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin; diantaranya:
– Kasetwapres Wapres Ahmad Erani Yustika;
– Deputi Bid Kebijakan Suprayoga Hadi;
– Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono beserta rombongan Stafsus Wapres RI lainnya.

Bagikan Berita ini di Medsos-mu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Satuan Pendidikan Mu'adalah

Satuan Pendidikan Mu’adalah adalah program pendidikan resmi yang berada dibawah Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pesantren Kementrian Agama RI setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2014 disamakan dengan pendidikan Madrasah Tsanawiyyah dan ‘Aliyah yang berada di bawah Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama. Jadi, lulusan Satuan Pendidikan Mu’adalah akan mendapatkan ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Dalam program Satuan Pendidikan Mu’adalah ini pesantren diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengatur kurikulum dan sistem pendidikan, serta tidak diikutkan Ujian-ujian kenegaraan. Pesantren dapat secara mandiri merancang pengembangan kompetensi santrinya dengan tetap mendapat ijazah yang diakui oleh negara.